Menteri crypto dan blockchain Pakistan yaitu Bilal Bin Saqib baru saja menemui Robert “Bo” Hines yang merupakan direktur eksekutif Dewan Aset Digital Presiden Donald Trump, di Gedung Putih.
Singkatnya fokus pertemuan ini untuk meningkatkan kerja sama antara Pakistan dan Amerika Serikat dalam sektor aset digital. Sehingga tentu diskusinya mencakup berbagai topik seperti Bitcoin, potensi kemitraan, dan masa depan keuangan terdesentralisasi (DeFi).
Selain itu Bilal Bin Saqib juga mengumumkan rencana “Strategic Bitcoin Reserve” (Cadangan Bitcoin Strategis) yang akan dilakukan Pakistan sebagai salah satu topik utama dialog.
Selain pertemuan di Gedung Putih, Bilal Bin Saqib juga bertemu dengan pejabat dari Kantor Penasihat Gedung Putih (White House Counsel’s Office) untuk membahas kerangka hukum terkait tata kelola blockchain karena Pakistan sedang dalam proses mengembangkan kerangka peraturan untuk aset digital.
Buat yang belum tahu Pada 21 Mei, Kementerian Keuangan Pakistan mendukung pembentukan badan khusus untuk mengatur infrastruktur keuangan berbasis blockchain. Badan yang akan dibentuk bernama Otoritas Aset Digital Pakistan (PDAA – Pakistan Digital Assets Authority). Nah PDAA ini akan berfungsi sebagai badan pengatur yang mengawasi perizinan dan regulasi berbagai entitas seperti bursa, kustodian, dompet digital, platform tokenisasi, stablecoin, dan aplikasi keuangan terdesentralisasi (DeFi).
Ke depan Pakistan akan mengalokasikan 2.000 megawatt daya listrik untuk penambangan Bitcoin dan zona data AI. Tujuan alokasi energi ini untuk mengubah energi yang tidak terpakai menjadi produktivitas digital, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas infrastruktur nasional.
Rencana itu tidak mulus gitu aja tanpa penentangan, sebab pada 31 Mei IMF sempat menyuarakan kekhawatiran atas keputusan Pakistan untuk mengalokasikan 2.000 megawatt listrik untuk penambangan Bitcoin dan pusat data AI.
Alasann IMF karena rencana Pakistan ini muncul di tengah negosiasi yang sedang berlangsung terkait program keuangan lanjutan (extended financial program) untuk Pakistan.
IMF menyoroti langkah tersebut dan meminta klarifikasi mendesak dari Kementerian Keuangan Pakistan mengenai legalitas penambangan crypto dan alokasi daya. Permintaan klarifikasi ini didasari oleh kondisi Pakistan yang sedang berjuang dengan kekurangan energi kronis dan tekanan fiskal.
Yang terbesit di pikiran saya, sebuah negara yang masih berjuang dengan tekanan fiskal dan kebutuhan dasar masyarakat, investasi besar dalam infrastruktur aset digital dan AI jadi menimbulkan pertanyaan tentang prioritas.
Sebenarnya siapa yang paling diuntungkan?
Apakah ini akan memperlebar kesenjangan digital antara kelompok masyarakat yang melek teknologi dengan yang tertinggal?
Atau sebenarnya ini salah satu cara Pakistan agar bisa keluar dari banyak sanksi ekonomi Internasional dalam beberapa tahun mendatang.
Ini menarik sebenarnya, karena sekalipun (misalnya) kita tidak peduli dengan Pakistan tetapi rencana – rencananya akan sangat menguntung Bitcoin dan investornya.